Selasa, 31 Desember 2013

Dukung UMKM Masuk Pasar Jepang, PNM Gandeng Jetro

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggandeng Japan External Trade Organization (Jetro) untuk memfasilitasi pemasaran produk UMKM Indonesia di pasar Jepang.


Kemitraan tersebut merupakan inovasi dari program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM, yang fokus pada pembinaan, pelatihan dan pendampingan nasabah Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). 



“Kerjasama dengan Jetro merupakan pencapaian PNM dalam mendukung pengembangan UMKM nasional karena dapat menjadi pintu masuk produk-produk UMKM kita ke pasar Jepang,” ujar Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja, dalam keterangan resminya Senin (30/12/2013).



Perjanjian kerjasama antara PNM dan Jetro ditandatangani oleh Parman Nataatmadja dan Direktur Eksekutif Jetro Kenichi Tomiyoshi di Jakarta pada Kamis, 19 Desember 2013. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda dan Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel.



Jetro, lanjut Parman, akan dilibatkan lebih banyak dalam program PKU PNM di masa mendatang. Penciptaan peluang pasar dan investasi dari dan ke Jepang dalam pengembangan UMKM nasional akan diwujudkan melalui pemberian bantuan teknis berupa pengiriman tenaga ahli, studi banding dan pelatihan. 



Dalam rangka penguatan dan pengembangan UMKM, PNM  sejak januari 2013 hingga saat ini telah melaksanakan program PKU sebanyak 189 kali, yang diikuti oleh 8.852 UMKM nasabah ULaMM.

Analisis:
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menggandeng Japan External Trade Organization (Jetro) untuk memfasilitasi pemasaran produk UMKM Indonesia di pasar Jepang.  Kerjasama ini merupakan pencapain PNM dalam mendukung pengembangan UMKM nasional karena bisa menjadi pintu masuk UMKM ke pasar jepang. Dalam penciptaan peluang pasar ini diwujudkan melalui pemberian bantuan teknis berupa pengiriman tenaga ahli, studi banding dan pelatihan untuk mendukungnya.

Sumber:
Kompas.com
Ekonomi - Keuangan
Senin, 30 Desember 2013 | 20:15 WIB
Editor: Bambang Priyo Jatmiko

Harga Udang Dogol Melejit Capai Rp 130.000 Per Kg

CIAMIS - Dalam seminggu terakhir di Pantai Pangandaran harga udang dogol naik tajam dari Rp 80.000 menjadi Rp 130.000 per kg. Kenaikan yang tajam ini dipicu melejitnya permintaan udang dogol seiring makin ramainya kunjungan wisatawan berburu kuliner seafood di kawasan objek wisata Pangandaran.


"Permintaan meningkat sementara barangnya sedikit. Di pelelangan (TPI Pangandaran) udang dogol sekarang lagi sulit," ujar pengelola RM Seafood Kidang Mas Putera, H Endang Hidayat, di Pasar Ikan Talanca, Pantai Timur Pangandaran, Minggu (29/12).

Untuk memenuhi kebutuhan melonjaknya permintaan menu udang terutama yang berbahan baku udang dogol, Endang terpaksa mendatangkan udang dogol dari Cirebon. "Sejak hari Minggu pekan lalu (22/12/2013), sampai hari ini sudah habis sekitar lima kuintal udang dogol. Separuhnya didatangkan Cirebon. Liburan Natal kemarin pengunjung cukup padat. Sekarang tinggal menunggu hari puncak malam tahun baru," paparnya.
Dari berbagai jenis biota laut yang disajikan di RM Sea Food, mulai dari cumi-cumi, kepiting, kerang, berbagai jenis ikan, menurut Endang, yang paling favorit adalah udang dogol. Baik itu dimasak dengan bumbu saus tiram, saus mentega, udang tepung, hingga udang asam manis.
Bukan saja tingginya permintaan konsumen terhadap udang, musim badai tengah juga membuat nelayan Pangandaran dalam seminggu terakhir jarang mendapatkan berbagai jenis udang saat melaut. "Makanya di pelelangan stok udang sangat terbatas, apalagi udang dogol. Sementara berbagai jenis ikan lumayan tersedia," katanya.
Sementara di Pekanbaru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, mengatakan produksi udang nasional sampai September 2013 terdata 480.000 ton. Angka tersebut melampaui produksi 2012 yang mencapai 457.600 ton. "Produksi tahun ini didukung program revitalisasi tambak dengan demfarm," kata Sharif .
Penambahan produksi tersebut, kata Sharif, juga berkorelasi positif dengan bertambahnya luasan tambak budi daya udang di sekitar tambak percontohan (demonstration farm). "Ada penambahan luasan tambak baru seluas 675 hektare di enam lokasi," ujar Sharif.
Keenam lokasi itu tersebar di Serang, Tangerang, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon.Menurut Sharif, revitalisasi tambak juga menyerap tenaga kerja cukup banyak, yaitu mencapai 130.000 orang.
Sharif berpendapat pula bahwa budidaya perikanan kini sudah menjadi barometer pembangunan perikatan nasional. Tantangannya sekarang, kata dia, adalah menjadikan budidaya perikanan sebagai ujung tombak untuk menggerakkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan.
Analisis:
Di Pantai Pangandaran harga udang dogol naik tajam dari Rp 80.000 menjadi Rp 130.000 per kg. Kenaikan yang tajam ini dipicu melejitnya permintaan udang dogol seiring makin ramainya kunjungan wisatawan berburu kuliner seafood di kawasan objek wisata Pangandaran.Permintaan menginkat sehingga Pangandaran terpaksa mendatankan udang dari cirebon untuk memenuhi permintaan. Oleh karena itu Budidaya perikanan kini sudah menjadi barometer pembangunan perikatan nasional. Tantangannya sekarang adalah menjadikan budidaya perikanan sebagai ujung tombak untuk menggerakkan perekonomian nasional dan ketahanan pangan. Seharusnya Pantai pangandaran mulairevitalisasi tambak dengan demfarm seperti Pekanbaru yang produksi tambak udangnya melebihi produksi tahun sebelumnya.

SUMBER :
Kompas.com
Ekonomi-Bisnis
Editor : Erlangga Djumena
Senin, 30 Desember 2013 | 10:29 WIB


PT Askes Siap Layani Peserta BPJS

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meluncurkan secara simbolis pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, di Istana Bogor, Selasa, 31 Desember, besok. Sedangkan operasionalnya
baru aktif di 1 Januari 2014 untuk BPJS Kesehatan, dan 1 Juli 2015 untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Kepesertaan PT Askes, Sri Endang Tidarwati Wahyuningsih, mengatakan karena berbagai pertimbangan, BPJS yang rencananya akan diluncurkan pada pergantian tahun 2013 ke 2014 dimajukan menjadi pukul 9 pagi, di Istana Bogor. Namun, untuk aktifnya BPJS Kesehatan tetap pada 1 Januari 2014. Menko Kesra, Agung Laksono, dan Direktur Utama PT Askes, Fachmi Idris dikabarkan tengah mendampingi Presiden di Istana Bogor saat ini terkait persiapan peluncuran BPJS besok.
"Jadi pada 31 Desember malam akan dilakukan penutupan buku laporan keuangan PT Askes sebagai Persero oleh Menteri
BUMN, sekaligus masuk 1 Januari diluncurkan laporan keuangan baru BPJS Kesehatan oleh Menteri Keuangan," kata Sri saat konferensi pers mengenai siklus pelayanan BPJS Kesehatan 1 Januari 2014, di Jakarta, Senin (30/12) siang ini.

Sri mengatakan, terhitung 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan BPJS ketenagakerjaan nantinya menyelenggarakan empat jaminan sosial, yaitu kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua.Pada awal operasionalnya BPJS Kesehatan akan mencakup sekitar 116.122.065 jiwa penduduk. Jumlah ini telah terhimpun di master file PT Askes, yang otomatis menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari.

Jumlah ini terdiri dari dua kelompok peserta yang dialihkan, yaitu peserta existing Askes Sosial (16.152.615) Jamkesmas (86,4 juta), TNI dan keluarga (859.216), Polri (793.454), dan Jamsostek (8.446.856).
Apabila nanti di antara 116 juta lebih ini berobat atau membutuhkan layanan kesehatan bisa menggunakan kartu kepesertaan lama yang saat ini masih dipegang, selama itu masih berlaku. TNI/Polri membawa Kartu Tanda Anggota/Nomor Registrasi Pokok, dan eks Jamsostek dapat memperlihatkan kartu JPK Jamsostek lama.
Sebab, pembuatan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sedang dalam proses, dan harapkan bulan April 2014 sudah selesai. Demikian pula peserta Askes Sosial dan Jamskesmas bisa menggunakan kartu lama, selama itu masih berlaku.
Bahkan apabila tidak membawa identitas kepesertaan, peserta bisa menggunakan KTP maka di setiap titik pelayanan kesehatan yang sudah terkoneksi dengan sistem BPJS Kesehatan akan dilayani.
"Master file yang berisi nama-nama peserta ini sudah di-link kan dengan elektronik KTP, sehingga akan memudahkan," katanya.
Mengenai pendaftaran di BPJS, sebanyak 116 juta lebih tersebut secara otomatis terdaftar. Sedangkan bagi yang di luar itu, antara lain pekerja penerima upah non pemerintah (karyawan swasta) dapat melakukan pendaftaran oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan dan cabangnya yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian perusahaan akan melakukan pembayaran iuran sebesar yang sudah ditentukan pemerintah ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Setelah konfirmasi pembayaran, perusahaan akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan untuk karyawannya.
Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (wiraswasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, danlainnya) mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan tata cara mengisi formulir daftar isian peserta dengan menunjukkan salah satu kartu identitas, seperti KTP, SIM, KK, atau paspor. Setelah itu calon peserta melakukan pembayaran ke bank dengan besaran iuran yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan. Setelah konfirmasi pembayaran, peserta akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

"Untuk mendapatkan layanan kesehatan, peserta cukup membawa kartu BPJS Kesehatan atau kartu lama ketika mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti dokter keluarga, dokter praktik umum, puskesmas atau klinik," kata Sri.
Apabila di fasilitas kesehatan tingkat pertama penyakit peserta tidak bisa ditangani dan membutuhkan pelayanan tingkat lanjutan, maka dokter di tingkat pertama harus merujuk peserta ke faskes lanjutan, yaitu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, misalnya RS TNI/Polri, RS pemerintah atau swasta.

Analisis:

1 Januari 2014 BPJS Kesehatan akan mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan BPJSketenagakerjaan nantinya menyelenggarakan empat jaminan sosial, yaitu kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Pada awal operasionalnya BPJS Kesehatan akan mencakup sekitar 116.122.065 jiwa penduduk. Jumlah ini telah terhimpun di master file PT Askes, yang otomatis menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari. Jumlah ini terdiri dari dua kelompok peserta yang dialihkan, yaitu peserta existing Askes Sosial (16.152.615) Jamkesmas (86,4 juta), TNI dan keluarga (859.216), Polri (793.454), dan Jamsostek (8.446.856). Supaya peserta mendapatkan layanan kesehatan, peserta cukup membawa kartu BPJS Kesehatan atau kartu lama ketika mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti dokter keluarga, dokter praktik umum, puskesmas atau klinik.
Sumber :
bertiasatu.com
Ekonomi - Asuransi
Senin, 30 Desember 2013 | 16:41
Penulis: D-13/FMB

Industri Kecil Jadi Andalan Ekspor Bali

Denpasar - Industri kecil dan kerajinan skala rumah tangga masih menjadi andalan ekspor dari Provinsi Bali karena mampu menghasilkan devisa senilai 134,32 juta dolar AS selama periode Januari-Oktober 2013.
"Industri kecil masih tetap jadi andalan karena perolehan devisanya justru meningkat 5,48 persen dibandingan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Minggu (29/12).
Ekspor industri kecil itu mampu memberikan kontribusi sebesar 33,69 persen dari total ekspor daerah Bali sebesar 398,75 juta dolar AS.
Ketut Teneng menjelaskan bahwa ekspor kerajinan hasil sentuhan tangan-tangan terampil perajin Bali terdiri dari enam jenis matadagangan yang menembus pasaran luar negeri meliputi komponen rumah jadi, kerajinan plastik, alas kaki (sepatu), tas, tekstil, dan produk tekstil. dan ikan kemasan.
Ekspor terbesar diperoleh dari pengapalan 85,21 juta potong TPT seharga 98,56 juta dolar AS selama periode Januari-Oktober 2013 meningkat 19,22 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tercatat 82,67 juta dolar atas pengiriman 38,12 juta potong.
Menyusul pengiriman ikan dalam kaleng seharga 15,82 juta dolar AS atas pengapalan 4.791,3 ton, melorot 20,64 persen dibanding periode yang sama sebelumnya tercatat 19,93 juta dolar AS atas pengiriman 6.478,6 ton.
Ketut Teneng menambahkan, demikian pula pengiriman rumah jadi sebanyak 9.330 unit senilai 1,02 juta dolar AS, industri dari bahan palastik seharga 12,46 juta dolar AS.
Sementara ekspor sepatu dari Bali sebanyak 301.570 pasang seharga 1,72 juta dolar AS dan tas 1,54 juta unit senilai 1,43 juta dolar AS.
Ekspor TPT sebagian besar tujuan ke Amerika Serikat 28,82 persen, menyusul Malaysia 1,03 persen, Jepang 8,42 persen, Australia 12,89 persen, Singapura 5,80 persen, Hong Kong 0,85 persen, Inggris 12,22 persen, Prancis 3,81 persen, Jerman 1,81 persen dan Spanyol 2,77persen, Sedangkan sisanya sebanyak 21,98 persen menuju ke sejumlah negara lain.

Analisis:
Yang mampu menghasilkan devisa senilai 134,32 juta dolar AS selama periode Januari-Oktober 2013 adalah hasil Expor dari industri kecil kerajinan rumah tangga Provinsi Bal.Ketut Teneng menjelaskan bahwa ekspor kerajinan hasil sentuhan tangan-tangan terampil perajin Bali terdiri dari enam jenis matadagangan yang menembus pasaran luar negeri meliputi komponen rumah jadi, kerajinan plastik, alas kaki (sepatu), tas, tekstil, dan produk tekstil. dan ikan kemasan.. Jadi walaupun hanya industri kerajinan rumah tangga yang kecil namun bisa menjadi jasa penghidupan Negara.
Sumber :
beritasatu.com
Ekonomi - Industri & Perdagangan
Senin, 30 Desember 2013 | 00:26
Penulis: /FER

Indonesia Masih Akan Impor Pangan


JAKARTA - Menteri Pertanian Suswono mengatakan meski target Rencana Aksi Bukittinggi bisa tercapai tahun depan, namun Indonesia masih perlu mengimpor sejumlah komoditas pangan utama, seperti kedelai, gula, dan daging sapi. 


Sebagaimana diketahui Rencana Aksi Bukittinggi yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mentargetkan produksi kedelai tumbuh 85 persen, dari 0,81 juta ton menjadi 1,5 juta ton.



"Kedelai mungkin masih (impor), karena memang faktanya kita belum mencukupi kebutuhan dalam negeri," ujar Suswono ditemui usai paparan kinerja, Senin (30/12/2013). 



Berdasarkan kesepakatan Ditjen Teknis pada saat pra Rakor Pangan Bukittinggi, November 2013, kebutuhan kedelai pada 2014 mendatang ditaksir mencapai 2,2 juta ton. Artinya, jika produksi kedelai tahun depan mencapai target rencana Aksi Bukittinggi sebanyak 1,5 juta ton, maka masih ada defisit sebesar 0,7 juta ton.



Dalam rencana Aksi Bukittinggi, ditargetkan produksi gula 2014 tumbuh 22,05 persen, dari 2,54 juta ton pada tahun ini menjadi 3,1 juta ton tahun 2014. Namun, Suswono pesimistis, terutama untuk kebutuhan industri.



"Gula untuk industri juga masih (impor), jelas itu, karena revitalisasi pabrik tidak jalan, dan pembangunan pabrik cuma 1 dari yang seharusnya 25 unit," papar Suswono.



Menurutnya, pembangunan dan revitalisasi pabrik gula adalah tugas dan kewenangan Kementerian Perindustrian. Pihaknya, hanya bertanggungjawab on farm, yakni dengan penyediaan bibit unggul dan kegiatan bongkar serta rawat ratoon. 



Sementara itu, untuk daging sapi, rencana Aksi Bukittinggi menargetkan pertumbuhan produksi sebesar 26,19 persen, dari 0,43 juta ton menjadi 0,53 juta ton di 2014.

Analisis:
Faktanya Indonesia yang kaya akan hasil alamnya masih belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga harus mengimpor. Berdasarkan kesepakatan Ditjen Teknis pada saat pra Rakor Pangan Bukittinggi, November 2013, kebutuhan kedelai pada 2014 mendatang ditaksir mencapai 2,2 juta ton. Artinya, jika produksi kedelai tahun depan mencapai target rencana Aksi Bukittinggi sebanyak 1,5 juta ton, maka masih ada defisit sebesar 0,7 juta ton. Sementara itu, untuk daging sapi, rencana Aksi Bukittinggi menargetkan pertumbuhan produksi sebesar 26,19 persen, dari 0,43 juta ton menjadi 0,53 juta ton di 2014. Jadi apabila target Rencana aksi Bukittinggi tercapai ditahun depan maka akan terpenuhi kebutuhan pangan dalam Negeri.

SUMBER :
Kompas.com
Ekonomi - Makro
Senin, 30 Desember 2013 | 20:24 WIB
Penulis: Estu Suryowati
Editor: Bambang Priyo Jatmiko

TUGAS 4

Contoh-Contoh Paragraf Bidang Ekonomi

1. Paragraf Generalisasi
Syarat utama untuk menjadi seorang Audit PT.Indonesia Jaya adalah sarjana, tetapi tidak hanya sarjana saja akan tetapi calon audit pun harus memiliki prestasi yang bagus, berpengalaman dalam bidang accounting keuangan minimal 3 tahun dan juga memiliki atittude atau kejujuran yang tinggi. Jika semua Persyaratan administrasi sudah terpenuhi, calon Audit PT.Indonesia Jaya juga harus lulus dalam serangkaian test yang diselenggarakan. Jadi memeang tidak mudah untuk dapat diterima menjadi Audit PT.Indonesia Jaya.

2. Paragraf Analogi
Dalam Fakultas Ekonomi terdapat studi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Keduanya memiliki perbedaan dalam menerapkan pembelajarannya, akuntansi keuangan itu penyajian laporan keuangan untuk pihak-pihak diluar perusahaan sedangkan akuntansi manajemen penyajian laporan keuangan untuk pihak-pihak di dalam manajemen, meskipun keduanya berbeda tapi mereka memiliki kesamaan yaitu bersandar pada informasi akuntansi dan keduanya memiliki sistem pengumpulan data yang berbeda namun berjalan berdampingan.

3. Paragraf Sebab-akibat (kausalitas)
Naiknya harga BBM di indonesia diawali oleh naiknya harga minyak dunia yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masayarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya, karena hal itu dapat menyebabkan pengeluaran APBN untuk subsidi minyak menjadi lebih tinggi. Akibat dari kenaikan harga BBM yaitu naiknya harga kebutuhan pokok yang berdampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah selain itu banyak pihak-pihak terutama buruh yang tidak menyetujui kenaikan harga BBM tersebut alasannya gaji mereka yang tidak sesuai dengan dampak kenaikan tersebut. 

Senin, 30 Desember 2013

TUGAS 3

Membuat Kerangka Karangan

Judul                               : Bahaya Rokok Pada Remaja
Kata Pengantar
Daftar Isi 

Bab I : Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
      1. Apa dampak dari merokok?
      2. Zat apa yang terkandung didalamnya dan apa yang paling berbahaya?
      3. Upaya apa yang dilakukan bagi perokok disekolah
      4. Apa faktor 
penyebab perilaku merokok pada remaja?
1.3. Tujuan Penelitian
      1. 
Untuk mengetahui Bahaya merokok. 
      2. 
Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab perilaku merokok pada remaja.
      3. 
Untuk mengetahui apa itu rokok.
1.4. Manfaat Penelitian
     1. Bagi Pembaca Karya Ilmiah
     2. Bagi Universitas XXX
     3. Bagi Penulis

Bab II : Landasan Teori
2.1. Pengertian Rokok
2.2. Dampak dari Merokok
2.3. Faktor Penyebab merokok pada Remaja
2.4. Upaya Mengatasi Rokok

Bab III : Metodelogi Penelitian
3.1. Objek Penelitian
3.2. Data dan Variabel yang digunakan
3.3. Metode Pengumpulan Data
3.4. Alat Analisis yang Digunakan

Bab IV : Pembahasan
4.1. Zat yang terkandung dalam Rokok
4.2. 
Rokok dan Reaksi Kimia (Pembakaran)
4.3. 
Reaksi pembakaran rokok
4.4. R
okok dan proses penguapan uap air dan nikotin
4.5. 
Tar dan Asap Rokok
4.6. 
Gas CO (Karbon Mono Oksida)
4.7. 
Nikotin dan kerja nikotin

Bab V : Penutup
5.1. Kesimpulan
5.2. Saran

Daftar Pustaka
Lampiran

Minggu, 03 November 2013

Pemerintah Siapkan Rp 4800 Triliun Untuk Infrastruktur

Bogor - Pemerintah harus mencukupi kebutuhan infrastruktur dasar dan prioritas masyarakat Indonesia sampai 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp 4800 triliun.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan berdasarkan Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) 2000-2025, kebutuhan infrastruktur dasar seperti listrik, sanitasi, air minum dan perumahan harus dituntaskan pemerintah sampai 2019.
"Namun, pada kenyataannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, pemerintah baru bisa memenuhi 4,8% kebutuhan infrastruktur dasar dengan alokasi dana mencapai Rp 1400 triliun," kata dia dalam acara Media Gathering, di Jambuluwuk, Bogor, Jumat malam (1/11).
Armida mengatakan, pemerintah berkomitmen sebelum 2019, kebutuhan infrastruktur dasar harus bisa terpenuhi 100%. Menurutnya, jika pada 2019 semua infrastruktur dasar terpenuhi, pemerintah tinggal menyempurnakan infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan.
Untuk mencapai kebutuhan dasar pada 2019, lanjut dia, pemerintah khususnya Bappenas akan terus meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholder termasuk PT. PLN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat.
"Infrastruktur dasar harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi masyarakat bisa menuntut," tambahnya.
Armida menjelaskan, setelah kenaikan BBM pemerintah juga memberikan dana kompensasi sebesar Rp 75 triliun untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat khususnya sarana air minum.
"Dengan adanya dana kompensasi tersebut, secara tidak langsung bisa membantu pemerintah untuk mencapai target kebutuhan infrastruktur dasar yang telah ditetapkan," tambah Armida.
Sedangkan untuk kebutuhan infrastruktur prioritas, lanjutnya, pemerintah telah mempunyai program Public Private Partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dan swasta. Menurutnya dalam program KPS ini pemerintah lebih mengutamakan proyek proyek prioritas.
"Sektor infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah ke depan, karena dengan kualitas infrastruktur membuat laju perekonomian nasional stabil. Jika pemerintah sudah bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, maka pertumbuhan ekonomi akan berada pada level 6% sampai 2025," tambahnya.

Analisis :
Dengan alokasi dana sebesar Rp 4800 triliun pemerintah diharapkan harus mencukupi kebutuhan infrastruktur masyarakat indonesia hingga 2025. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan berdasarkan Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) 2000-2025, kebutuhan infrastruktur dasar seperti listrik, sanitasi, air minum dan perumahan harus dituntaskan pemerintah sampai 2019, namun kenyataannya pada 5 tahun terakhir ini baru 4,8 % kebutuhan infrastuktur dasar dengan alokasi dana sebesar Rp 1400 triliun, jika saja pada 2019 sudah 100% maka pemerintah tinggal menyempurnakan infrastuktur yang besar seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan. Pemerintah juga memberikan kompensasi dana dari kenaikan harga BBM sebesar Rp 75 triliun untuk memenuhi kubutuhan infrastruktur dasar masyarakat agar terpenuhi.
SUMBER :
beritasatu.com
Ekonomi - Makro
Minggu, 03 November 2013 | 13:53
Penulis: DHO/FER

Kemtan Terus Tingkatkan Lahan Panen Kedelai


Mojokerto - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi kedelai nasional guna mencapai swasembada kedelai pada tahun 2014 mendatang. Upaya yang dilakukan adalah dengan terus menambah area panen kedelai, mengembangkan benih unggul dan pola penanaman, serta memberikan insentif dan jaminan harga untuk menarik minta petani untuk menanam kedelai.
Menteri Pertanian Suswono mengemukakan hal tersebut dalam dialog dengan kelompok tani usai melakukan panen raya kedelai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
"Inilah saat yang tepat untuk menanam kedelai, karena pemerintah memberikan jaminan harga, sehingga petani tidak perlu takut kedelainya dihargai murah," kata Suswono dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Minggu (3/11).
Menurut Mentan, pemerintah sudah menetapkan harga patokan pemerintah (HPP) kedelai sebesar Rp 7.400 per kilogram. Bulog ditugaskan untuk menyerap kedelai petani apabila harga pasaran di bawah HPP.
Jaminan harga ini, harap Mentan, dapat menggairahkan kembali para petani untuk menanam kedelai.
Mentan mengemukakan, saat ini kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,4 juta ton per tahun. Produksi nasional baru mencapai 900 ribu ton. Sehingga dua pertiga dari kebutuhan kedelai nasional terpaksa masih harus diimpor.
"Ke depan, dengan bertambahnya luas panen kedelai dan meningkatnya produksi akan mengurangi impor secara signifikan," tandas Suswono.
Lebih lanjut Mentan menambahkan, kualitas kedelai lokal sejatinya tidak kalah dengan kedelai impor. Dari sisi produksi misalnya, kedelai yang ditanam di daerah subtropis tingkat produktivitasnya bisa mencapai tiga ton per hektar. Sementara kedelai lokal rata-rata nasional produksi per hektarnya hanya 1,5 ton per hektar.
"Namun, jangan salah, mereka panen kedelai enam bulan sekali. Sementara kita panen kedelai per tiga bulan. Kalau enam bulan kita bisa dua kali panen. Sehingga tingkat produksi per hektarnya sama saja. Atau bahkan kita lebih tinggi," jelasnya.
Kepada para petani Mentan berpesan agar mengikuti petunjuk pola penanaman kedelai, serta pola penggunaan pupuk. Sebab teknik menanam dan pemakain pupuk yang benar akan mempengaruhi produksi.
Jika kedelai ditanam dan dipupuk dengan benar, maka produksi per hektarenya dapat mencapai 2,4-2,5 ton. Sementara yang ditanan asal-asalan produksi hanya 1 sampai 1,5 ton per hektar.
"Di sini peran penyuluh sangat penting untuk mengajari para petani bagaimana menanam kedelai yang benar," pungkasnya.

Analisis :
Dalam mengingkatkan produksi kedelai nasional guna mencapai swasembada kedelai pada tahun 2014, Upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan terus menambah area panen kedelai, mengembangkan benih unggul dan pola penanaman, serta memberikan insentif dan jaminan harga untuk menarik minta petani untuk menanam kedelai. Pemerintahjuga sudah menetapkan harga patokan pemerintah (HPP) kedelai sebesar Rp 7.400 per kilogram. Bulog ditugaskan untuk menyerap kedelai petani apabila harga pasaran di bawah HPP, harapannya dapat menggairahkan kembali para petani untuk menanam kedelaidengan mengikuti petunjuk pola penanaman kedelai sehingga produksi kedelai mencapai sasembada dan tidak terjadi kelangkaan.

SUMBER :
beritasatu.com
Ekonomi - Industri & Perdagangan
Minggu, 03 November 2013 | 07:29
Penulis: Feriawan Hidayat/FER

Kadin Usulkan Pajak Infrastruktur untuk Atasi Kemacetan


JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan pengenaan pajak infrastruktur bagi pemilik kendaraan. Pajak ini dapat digunakan untuk mengembangkan jaringan transportasi yang lebih baik di Tanah Air.
"Pajak infrastruktur ini nantinya ditanggung oleh pemilik kendaraan dan dananya digunakan untuk membangun jalan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas," kata Ketua Umum Kadin Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2013) malam.
Menurut Suryo, hal tersebut merupakan terobosan dan hasil pemikiran anggota Kadin untuk menyikapi persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan kota-kota besar lain. Ia mengatakan, kemacetan lalu lintas sekarang ini sudah mengganggu aktivitas dunia usaha dan dicemaskan akan mengganggu Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik.
Ia berpendapat, jaringan jalan yang dibutuhkan adalah jalan bertingkat yang memerlukan keterlibatan masif dari pihak swasta untuk ikut membiayai. Dalam rangka peningkatan logistik, Kadin mengusulkan agar Indonesia memberi prioritas pada peningkatan sarana transportasi baik di darat maupun di laut. "Pada prinsipnya Indonesia sudah waktunya untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi darat," katanya.
Kementerian Perhubungan menginginkan moda transportasi massal bus rapid transit (BRT) dapat diimpelementasikan di seluruh ibu kota provinsi. Saat ini diperkirakan baru 10 ibu kota provinsi yang menggunakan BRT dalam sistem transportasi kota.
"Kementerian Perhubungan mengharapkan pada akhir 2014, semua ibu kota propinsi di Indonesia sudah menerapkan pelayanan BRT untuk angkutan perkotaan di wilayah mereka," kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Kemenhub Djoko Sasono. Djoko mengatakan, BRT di sejumlah kota lain belum terselenggara secara penuh, antara lain karena terdapat keterbatasan infrastruktur, seperti belum memiliki jalur sendiri sebagaimana bus transjakarta di Jakarta.
Analisis:
Menurut Suryo benar kemacetan sekarang ini sudah mengganggu aktivitas dunia usaha dan dicemaskan akan menggangu Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan pengenaan pajak infrastruktur bagi pemilik kendaraan yang hasilnya akan digunakan untuk mengembangkan jaringan transportasi yang lebih baik dan juga di keterlibatan pihak swasta yang ikut membiayai. Kementerian Perhubungan juga menginginkan moda transportasi massal bus rapid transit (BRT) dapat di implementasikan diseluruh ibu kota provinsi sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan efisiensi transportasi dan lalu lintas indonesia yang baik namun karena terbatasnya insfrastruktur BRT belum terselenggara penuh dan Kementrerian Perhubungan berharap pada akhir 2014 semua ibu kota Provinsi sudah menerapkan pelayanan BRT.
SUMBER :
kompas.com
Ekonomi - Makro
Sabtu, 2 November 2013 | 22:59 WIB
Editor : Laksono Hari Wiwoho


Indonesia Bertekad Jadi Produsen Kakao Terbesar Kedua di Dunia


Mamuju - Indonesia bertekad menjadi penghasil kakao terbesar kedua di dunia, setelah Pantai Gading. "Indonesia saat ini berada di posisi ketiga setelah negara Pantai Gading dan Ghana, sebagai penghasil kakao dunia," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Dr Rusman Heriawan, yang berkunjung ke Mamuju, Sabtu (2/11).
Ia mengatakan, produksi kakao di Indonesia saat ini telah mencapai 712.000 ton per tahun dengan luas lahan sekitar 1,7 juta hektare.
Menurut dia, kalau produksi kakao Indonesia itu terus dikembangkan maka tekad Indonesia sebagai penghasil kakao terbesar dunia akan dapat diwujudkan.
Wamentan mengatakan, seluruh daerah penghasil kakao di Indonesia seperti di sulawesi mesti membantu mendorong peningkatan kakaonya untuk meningkatkan produksi kakao nasional.
"Kakao Sulbar masa depan kakao di Indonesia yang memiliki luas lahan kakao sekitar 192.000 hektare dengan produksi mencapai 101.000 ton per tahun, sangat menjanjikan untuk terus dikembangkan," katanya.
Sehingga ia mengatakan, pemerintah ditingkat pusat sangat mengapresiasi, pemerintah dan masyarakat Sulbar yang menjadikan kakao sebagai ikon daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
Menurut dia, pemerintah pusat berharap sulbar dapat mendukung program peningkatkan posisi Indonesia, sebagai negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia, menjadi penghasil kakao terbesar kedua didunia.
"Negara Pantai Gading dan Ghana mengalahkan kita sehingga menjadi penghasil kakao terbesar ketiga di dunia, kita berharap dengan peningkatan produksi kakao di sulbar dapat membuat Indonesia menjadi penghasil kakao terbesar kedua didunia," katanya.
Kunjungan wamentan diSulbar, menghadiri acara forum stakeholders kakao se Provinsi Sulbar, selain itu juga meninjau kebun kakao ED Farm di Desa Tadui Kabupaten Mamuju.
Wamentan juga mengunjungi sekolah lapang kelompok tani "Ingin Maju" di Desa Tasiu Kabupaten Mamuju dan berdialog terkait masalah petani kakao.
Analisis :
Kakao (Theobroma cacao) merupakan tumbuhan berwujud pohon yang berasal dari Amerika Selatan. Dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai cokelat. Indonesia saat ini ada diposisi ketiga didunia sebagai penghasil kakao .Indonesia saat ini bertekad untuk menjadi penghasil kakao terbesar kedua didunia, tekad tersebut akan terwujud dengan adanya lahan yang menjanjikan dan seluruh daerah penghasil kakao wajib membantu mendorong peningkatan produksi kakao. Menurut Wakil Mentri Pertanian, Dr Rusman Heriawan dengan semua itu Indonesia akan menjadi penghasil kakao terbesar kedua didunia setelah Pantai Gading.

SUMBER :
beritasatu.com
Ekonomi - Industri & Perdagangan
Minggu, 03 November 2013 | 03:50
Penulis: /ARD

ANJAK PIUTANG

Di indonesia, Lembaga Anjak Piutang dikenal setelah munculnya Paket kebijakan 20 Desember 1988 dengan Keppres No.61 Tahun 1988 dan KepMenKeu No. 1251/KMK.13/1988. Menurut Pakdes tersebut Anjak Piutang dilakukan oleh multi-finance company yakni lembaga pembiayaan yang juga dapat melakukan aktifitas leasing, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen secara sekaligus.

PENGERTIAN

Factoring : Kontrak antara perusahaan anjak piutang sebagai penyedia jasa dengan klien, dimana klien wajib menjual atau menjaminkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit kepada factoring.

Perusahaan Anjak Piutang : Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negri (Kep Menkeu No.1252/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988).

Anjak Piutang : Suatu badan usaha yang dilakukan perusahaan baik dalam bentuk piutang maupun promes atau dasar diskonto dari klien dengan syarat recourse atau without recourse sehingga hak penagihan beralih kepada perusahaan anjak piutang.

PELAKU-PELAKUNYA
  1. Factor (Perusahaan anjak piutang) : Perusahaan yang menawarkan jasa anjak piutang.
  2. Suplier (klien) : Pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang.
  3. Debitur/Customer (nasabah) : Pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.

PENANGGUNG RESIKO MACET
  1. Recourse (with recourse). Klien (supplier) sebagai penanggung resiko kredit terhadap piutang yang dijual pada perusahaan factoring.
  2. Non Recourse (without recourse). Resiko kredit ditanggung perusahaan anjak piutang.

JENIS PIUTANG
  1. Piutang untuk tagihan : Piutang dijual kepada faktor dengan kontrak pengambil alihan tagihan atas persetujuan pembeli, kemudian pembeli membayar utangnya lengsung pada faktor
  2. Piutang untuk Promes : Pembeli mengeluatkan promes (surat bukti/janji utang) kepada supplier kemudian factor membayar promes atas dasar diskonto. Setelah jatuh tempo, faktor menyerahkan promes kepada bank untuk ditagihkan dan hasilnya diserahkan pada faktor.

JASA-JASA ANJAK PIUTANG 
  1. Financing Services (Jasa pembiayaan), Anjak Piutang akan menyediakan dana 60%-80% dari total piutang.
  2. Non Financing Services (jasa non pembiayaan), Anjak Piutang melayani pengelolaan kredit seperti investigasi kredit, sales ledger administration, pengaasan kredut dan penagihannya, pelindungan dari resiko kredit.

BIAYA-BIAYA
  1. Service Charge : Terkait dengan fungsi pembukuan penjualan, yang besarnya tergantung persetujuan ke dua belah pihak. Untuk domestik 0,5%-1,5% dan internasional 1%-2,5% yang dipotong dari pembayaran dimuka.
  2. Discount Charge : Terkait dengan pembayaran dimuka, yang besarnya tergantubg negosiasi sebelum kontrak dilakukan dengan rata-rata 2%-3% diatas prime rate.

MANFAAT BAGI SUPPLIER
  1. Memperlancar kebutuhan modal kerja, karena ada bantuan uang tunai sekitar 80%.
  2. Membantu administrasi penjualan kredit dan penagihannya.
  3. Mengurangi beban resiko kredit macet.
  4. Meningkatkan kepercayaan pada perbankan.
  5. mempermudah pengembangan pansa pasar.

JENIS-JENIS ANJAK PIUTANG
  1. Full sevice factoring, pelayanan anjak piutang yang meliputi jasa pembiayaan dan non pembiayaan.
  2. Recourse factoring, pelayanan anjak piutang dalam semua aspek, kecuali proteksi terhadap resiko kredit macet.
  3. Bulk factoring, pelayanan anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada nasabah.
  4. Maturity factoring, pelayanan anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan dan jaminan perlindungan kredit macet.
  5. Agency factoring, pelayanan anjak piutang atas dasar notifikasi supplier ; Ankaj piutang tidak bertanggung jawab atas pengurusan atau penagihan piutang.
  6. Invoice factoring, pelayanan anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan sedangkan jasa non pembiayaan ditangani klien sendiri.
  7. Undisclosed factoring, berkaitan dengan perjanjian penjualan piutang dimana anjak piutang memberikan proteksi kredit macet dengan prosentase tertentu (80%). Selain itu, pihak klienlah yang mengurus dan menagih jumlah piutangnya.

5 ASPEK KLIEN YANG DINILAI ANJAK PIUTANG

  1. Riwayat piutang macet minimal 3 tahun sebelumnya.
  2. Prosedur dan manajemen kredit yang dilakukan.
  3. Tingkat resiko kredit macet perusahaan klien.
  4. Karakteristik, profil customer dan pola pembeliannya.
  5. Prospek bisnis perusahaan klien.

5 ASPEK ANJAK PIUTANG YANG DINILAI KLIEN
  1. Pengalaman praktek dagang dalam industri yang dibidangi.
  2. Kualitas dan kuantitas manajemen kredit.
  3. Sistem informasi pelayanan kredit maupun nasabah.
  4. Kemampuan menyediakan laporan-laporan secara akurat.
  5. Kemampuan permodalan sebagai antisipasi kredit macet.


SUMBER :
Irmayanto, juli dkk, 2006. Bank & Lembaga Keuangan. Universitas trisakti, jakarta.