Senin, 09 April 2012

BARANG PUBLIK & EKSTERNALITAS

Eksternalitas dan Efisiensi Pasar


Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Sedangkan efisiensi pasar adalah suatu keadaan apabila suatu pasar sudah dapat mengalokasikan seluruh sumber-sumber daya yang pada umumnya secara efisien. Pada bagian ini kita akan memakai perangkat-perangkat analisis yang menelaah bagaimana eksternalitas mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Analisis yang kita lakukan di sini akan menunjukkan secara jelas, mengapa eksternalitas menyebabkan pasar mengalokasikan sumber-sumber secara tidak efisien.Untuk memperjelas gambarannya, kita perlu mengambil sebuah pasar tertentu, sebagai contoh kasus. Kita ambil saja pasar aluminium. Kita mengingat kembali, bahwa kurva penawaran dan kurva permintaan mengandung informasi-informasi penting tentang biaya dan keuntungan (cost and benefit). Kurva permintaan aluminium mencerminkan nilai aluminium bagi para pembelinya, dan nilai itu dihitung berdasarkan harga yang mau mereka bayarkan. Pada setiap kuantitas, ketinggian kurva permintaan menunjukkan kesediaan membayar para konsumen marginal. Dengan kata lain, kurva-kurva tersebut menunjukkan biaya yang dipikul produsen marginal. Dengan kata lain, kurva tersebut menunjukkan nilai atas unit terakhir aluminium yang dijual.Jika sama sekali tidak ada intervensi pemerintah, maka harga aluminium akan bergerak secara bebas menyesuaikan diri dalam rangka menyeimbangkan permintaan dan penawarannya. Kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi pada ekuilibrium pasar dapat dikatakan efisien, karena kuantitas tersebut memaksimalkan surplus produsen dan surplus konsumen. Dalam kondisi tersebut, pasar mampu mengalokasikan segenap sumber daya sedemikian rupa, sehingga memaksimalkan nilai total konsumen yang membeli dan memakai aluminium minus biaya total produsen yang membuat dan menjual aluminium tersebut.

jenis-jenis ekternalitas yang dapat terjadi dalam interaksi ekonomi (Pearee dan Nash, 1991; Bohm, 1991)
  1. Produsen dan produsen : seorang produsen dapat menimbulkan externalitas positif maupun negatif. Misalnya : seorang produsen (A) melatih tenaga kerjanya, produsen (B) menerima externalitas positif karena memperoleh tenaga terdidik tanpa harus memberikan pelatihan.
  2. Konsumen dan produsen : aktivitas produsen dapat pula menimbulkan efek terhadap utilitas individu tanpa mendapat kompensasi apapun. Misalnya : suatu pabrik mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi udara, udara kotor pabrik terpaksa dihirup oleh masyarakat.
  3. Konsumen dan produsen : Misalnya setiap hari seseorang membuang sisa makanannya ke sungai, aliran sungai masuk ke kolam-kolam sehingga ikan dikolam cepat besar tanpa diberi makan oleh pemiliknya. Dalam hal ini pemilik kolam menerima eksternalitas positif dari tindak konsumen yang membuang sisa makannya.
  4. Konsumen dan konsumen : dampak yang timbul karena tingkat utilitas seseorang mempengaruhi tingkat utilitas orang lain. Misalnya seorang pengendara sepeda motor yang mengeluarkan asap tebal dan menyebabkan orang-orang disekitarnya menjadi sesak napas.


Faktor-Faktor penyebab ekternalitas
  1. Keberadaan Barang Publik. Karena sifat barang publik yang tidak ekslusif dan merupakan konsumsi umum. Keadaan seperti akhirnya cendrung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik.  Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cendrung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya (undervalued).
  2. Sumber Daya Bersama. Keberadaan sumber daya bersama (common resources) atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu  ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik di atas. Sumber-sumber daya milik  bersama, sama halnya dengan barang-barang publik, tidak ekskludabel.  Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan cuma-cuma.  Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik  bersama memiliki sifat bersaingan.  Pemanfaatannya oleh  seseorang, akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama.  Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien.  Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus sumberdaya bersama ini adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin (1968) yang terkenal dengan  istilah tragedi barang umum (the tragedy of the commons).
  3. Ketidaksempurnaan Pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam suatu tukar manukar hak-hak kepemilikan (property rights) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome).  Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna  (imperfect market) seperti pada kasus monopoli (penjual tunggal).
  4. Kegagalan Pemerintah. Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (government failure). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok  tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi.  Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya.


Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Eksternalitas

  1. Regulasi. Mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu yang disebut regulasi atau pendekatan komando dan kontrol untuk melenyapkan eksternalitas. Seperti pemerintah dapat menindak pihak-pihak tertentu yang mencemari lingkungan dengan limbah produksinya.
  2. Pajak pigovian dan subsidi. Pajak Pigovian adalah pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif. Disebut pajak pigou karena ditemukan oleh ekonom yang bernama Arthur Pigou (1877-1959). Bentuk dari pajak tersebut adalah ketika ada dua pabrik yaitu pabrik baja dan pabrik kertas yang masing-masing membuang limbah 500 ton per tahun, maka hanya dua pilihan yang mereka lakukan. Pertama, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPA, Environmental Protection Agency) akan mewajibkan semau pabrik untuk mengurangi limbahnya hingga 300 ton per tahun atau yang kedua, mereka akan dikenai pajak sebesar $50,000 untuk setiap ton limbah yang dibuang oleh setiap pabrik.


Memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif.

Teori kesejahteraan ekonomi
Teori kesejahteraan ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk mengevaluasi kesejahteraan ekonomi, terutama relatif terhadap keseimbangan umum kompetitif dalam ekonomi untuk efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan yang dihasilkan yang terkait dengannya. Menganalisis kesejahteraan sosial, secara terukur, dalam hal kegiatan ekonomi dari individu yang terdiri dari masyarakat teoritis yang dipertimbangkan. Dengan demikian, individu, dengan kegiatan ekonomi yang terkait, merupakan unit dasar penggabungan untuk kesejahteraan sosial, apakah kelompok, komunitas, atau masyarakat, dan tidaklah ada “kesejahteraan sosial” yang terpisah dari “kesejahteraan” yang berhubungan dengan unit-unit individu. Kesejahteraan ekonomi biasanya memerlukan preferensi individu seperti yang diberikan dan menetapkan peningkatan kesejahteraan dalam hal efisiensi pareto dari keadaan sosial A ke keadaan sosial B jika setidaknya satu orang lebih menyukai B dan tak ada orang lain yang menentangnya. Tidak ada persyaratan ukuran kuantitatif yang unik dari peningkatan kesejahteraan yang tersirat dengan hal ini. Aspek lain dari kesejahteraan memperlakukan pendapatan / distribusi barang, termasuk kesetaraan, sebagai dimensi kesejahteraan lebih lanjut.
Eksternalitas negatif dan positif dalam produksi maupun konsumsi
Ketika seseorang terlibat dalam suatu aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan, meskipun tidak secara langsung dan belum membayar maupun belum menerima kompensasi atas dampak tersebut.
Ketika pengaruhnya terhadap lingkungan kurang baik, eksternalitas disebut sebagai eksternalitas negatif.
Ketika pengaruhnya pada lingkungan mendatangkan manfaat, eksternalitas disebut sebagaieksternalitas positif.

Eksternalitas dalam produksi
Eksternalitas negatif:
Dalam melangsungkan kegiatan produksinya, pabrik-pabrik aluminium menimbulkan polusi. Untuk setiap aluminium yang mereka produksi, sejumlah asap kotor yang mengotori atmosfer tersembur dari tanur pabrik-pabrik tersebut. Karena asap itu membahayakan kesehatan siapa saja yang menghirupnya, maka asap itu merupakan eksternalitas negatif dalam produksi aluminium.
Eksternalitas positif:
Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah pasar robot industri (robot yang khusus dirancang untuk melakukan kegiatan atau fungsi tertentu di pabrik-pabrik).
Robot adalah ujung tombak kemajuan teknologi yang mutakhir. Sebuah perusahaan yang mampu membuat robot, akan berkesempatan besar menemukan rancangan-rancangan rekayasa baru yang serba lebih baik. Rancangan ini tidak hanya akan menguntungkan perusahaan yang bersangkutan, namun juga masyarakat secara keseluruhan karena pada akhirnya rancangan itu akan menjadi pengetahuan umum yang bermanfaat. Eksternalitas positif seperti ini biasa disebut “imbasan teknologi” (technology spillover).
Eksternalitas dalam konsumsi
Eksternalitas negatif:
Konsumsi minuman beralkohol, misalnya, mengandung eksternalitas negatif jika si peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya.
Eksternalitas positif:
Contohnya adalah konsumsi pendidikan. Semakin banyak orang yang terdidik, masyarakat atau pemerintahnya akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga-tenaga cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat.
Kebijakan publik dalam mengatasi eksternalitas
Setiap kali eksternalitas muncul sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya yang dilakukan pasar tidak efisien, pemerintah dalam melakukan salah satu dari dua pilihan tindakan yang ada. Pilihan pertama adalah menerapkan kebijakan-kebijakan atau pendekatan komando dan kontrol (command-and-control policies), atau menerapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan pendekatan pasar (market-base policies). Bagi para ekonom, pilihan kedua lebih baik, karena kebijakan berdasarkan pendekatan pasar akan mendorong para pembuat keputusan di pasar swasta, untuk secara sukarela memilih mengatasi masalahnya sendiri.
Barang-barang publik
Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Selanjutnya, barang publik sempurna (pure public good) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat.


Terdapat lima jenis barang publik yang dibagi menurut karakteristik barang dan jasa, yaitu:

  1. Barang publik murni (disediakan pemerintah dan swasta yang harus melakukan dan mengatur distribusi barang tersebut): barang yang dari aspek penggunaanya non rivalry yaitu tidak ada persaingan dan non exclusive yaitu tidak ada pengorbanan untuk mendapatkannya. Misalnya : pertahanan, peradilan, dan perlindungan.
  2. Barang semi publik (disediakan oleh pemerintah maupun swasta): barang yang dari aspek penggunaanya non rivalry tetapi biaya namun ketika konsumen mengkonsumsi secara berlebihan maka akan timbul kebosanan, misalnya : laut, padang gembala taman, klub olah raga.
  3. Barang publik semi privat (disediakan oleh pemerintah maupun swasta): barang yang penggunaannya bersifat rivalry, tetapi pemanfataan tidak bersifat exlusive. Misalnya : rumah sakit, pemancar radio, rumah sakit swasta, sekolah swasta, dan siaran televisi khusus.
  4. Barang privat (disediakan oleh swasta murni): bersifat rivalry yaitu adanya persaingan penggunaan (konsumsi) dan exlusive yaitu adanya pengorbanan untuk mendapatkannya. Misalnya : mobil, pakaian, kesehatan untuk orang miskin.
  5. Barang merit (sebenarnya negara berkewajiban untuk memenuhinya): komoditi atau jasa yang menjadi kebutuhan individu atau masyarakat tanpa berkaitan dengan kemampuan untuk membayar ataupun kemauan untuk membayar. Misalnya : tempat tinggal untuk orang miskin, pendidikan dan kesehatan.

Dalam penyediaan barang publik juga terdapat tiga teori besar yang menjelaskan darimana pemerintah menentukan jumlah barang publik diproduksi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Teori-teori tersebut ialah:

  1. Teori Pigou : pengadaan barang publik harus dibiayai dari pajak. Tersedianya barang yang dibutuhkan tentu menimbulkan kepuasan, tetapi pajak pada umumnya tidak disukai, sehingga menimbulkan ketidak puasan. Pajak itu akan efisien dalam penyediaan barang publik ketika kepuasan  atas tersedianya barang itu sama dengan ketidakpuasan atas pembayaran pajaknya.
  2. Teori Bowen dan Samoelson : dasar penetapan jumlah barang publik yang harus diproduksi didasarkan pada harga barang itu. Meskipun hak mengkonsumsi barang publik masing-masing individu adalah sama, tetapi tingkat kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Sehingga konsumen akan membayar pajak sesuai dengan kebutuhan yang ia perlukan.
  3. Teori Erick Lindhal dan Wicksell : berpendapat harus ada sebuah badan nasional yang akan menentukan banyaknya barang publik yang akan disediakan. Penyediaan barang publik itu nanti didasarkan oleh seberapa besar kebutuhan masyarakat akan barang tersebut dan dengan diketahuinya seberapa besar jumlah produksi barang maka badan ini akan menentukan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar. Teori ini menghubungkan antara pajak yang dibayar dan manfaat yang diperolah.
Permasalahan yang timbul dari barang publik ini yaitu adanya free rider (penumpang gratis/pengendara bebas) yaitu seseorang yang mengkonsumsi sumber daya tanpa membayar atau tidak membayar secara penuh/ kurang. Salah satu contohnya yaitu, seseorang yang tidak membayar pajak, dengan membayar pajak berarti ikut membantu membayar untuk barang-barang publik. Karena semua warga negara mendapatkan keuntungan dari, seperti jalan, pabrik pengolahan air.

Sumber daya milik bersama
Keberadaan sumber daya bersama–SDB (common resources) atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik diatas. Sumber-sumber daya milik bersama, sama halnya dengan barang-barang publik, tidak ekskludabel. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan Cuma-Cuma. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaingan. Pemanfaatannya oleh seseorang, akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Contoh klasik tentang bagaimana eksternalitas terjadi pada kasus SDB ini adalah seperti yang diperkenalkan oleh Hardin (1968) yang dikenal dengan istilah Tragedi Barang Umum (the Tragedy of the Commons).
Sumber : http://dianmiracle.wordpress.com/2011/03/10/barang-publik-dan-eksternalitas/

Diposting oleh di

2 komentar:

Langganan: Posting Komentar (Atom)